IKNNews.co, Muara Muntai – Masyarakat Muara Muntai angkat suara menanggapi pemberitaan yang menyebut aksi penolakan terhadap kehadiran Pelindo sebagai aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok tak dikenal. Melalui Forum Masyarakat Muara Muntai, mereka menyatakan keberatan atas tuduhan yang dinilai tidak berdasar dan merugikan citra warga setempat.
Dalam pernyataan terbuka yang dikirim kepada redaksi, forum tersebut menegaskan bahwa aksi pada Minggu, 8 Juni 2025, merupakan bentuk penyampaian aspirasi yang damai dan sah secara konstitusional. Aksi dilakukan di sekitar fasilitas publik Pelindo dan bukan di rumah pribadi siapapun, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa Muara Muntai Ilir, Arifadin Nur.
“Kami tegaskan bahwa aksi ini dilakukan oleh warga Muara Muntai sendiri. Bukan oleh orang luar, apalagi preman. Pernyataan Kepala Desa sangat kami sayangkan karena menyudutkan warga dan memperkeruh suasana,” ungkap perwakilan forum dalam pernyataan tersebut.
Forum menyatakan kehadiran Kepala Desa justru menjadi sumber kegaduhan dalam aksi yang sedianya berlangsung tertib. Mereka mempertanyakan alasan Arifadin berada di lokasi yang menjadi titik aksi protes terhadap Pelindo, padahal tuntutan warga sama sekali tidak ditujukan kepadanya.
“Kapasitas beliau di sana tidak jelas. Kehadirannya justru membuat suasana menjadi tegang. Yang kami soroti adalah Pelindo, bukan pemerintah desa,” tegas forum.
Sebelumnya, Arifadin mengklaim dirinya menjadi korban penyerangan oleh sekelompok orang tak dikenal saat menggelar acara halalbihalal di kediamannya. Namun Forum Masyarakat Muara Muntai membantah keras klaim tersebut, menyebut lokasi yang dimaksud adalah area fasilitas publik milik Pelindo, bukan kediaman pribadi.
Pernyataan tersebut dikeluarkan forum sebagai upaya meluruskan pemberitaan yang dinilai menyesatkan publik dan berpotensi memecah belah hubungan antara warga dengan aparat desa.
Lebih jauh, forum menegaskan bahwa penolakan terhadap Pelindo dilandasi oleh kekhawatiran warga akan dampak lingkungan dan sosial atas aktivitas perusahaan. Mereka menyuarakan kebutuhan akan transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pembangunan di wilayah mereka.
Forum juga meminta agar media lebih berhati-hati dalam memuat pernyataan sepihak yang belum diverifikasi, demi menjaga kondusivitas di Muara Muntai.
Redaksi
