Iknnews.co, Berau – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mulai menjajaki kemungkinan keterlibatan dalam pengelolaan Pulau Kakaban di Kabupaten Berau. Namun, rencana ini mendapat tanggapan tegas dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau.
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata Disbudpar Berau, Samsiah Nawir, menekankan bahwa Pulau Kakaban adalah kawasan strategis yang telah lama dikelola secara mandiri oleh Pemerintah Kabupaten Berau, sesuai dengan arah pembangunan pariwisata berkelanjutan.
“Pengelolaan Pulau Kakaban selama ini telah kami jalankan berdasarkan prinsip pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal,” ungkap Samsiah, belum lama ini.
“Kami tidak hanya menjadikannya destinasi wisata, tapi juga kawasan konservasi yang menjadi bagian penting dari identitas Kabupaten Berau,” lanjutnya.
Ia menyebutkan, Pulau Kakaban telah masuk dalam 10 besar destinasi wisata prioritas yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Induk Pariwisata Daerah (Riparda).
“Posisi Kakaban sangat penting dalam Renstra dan Riparda, karena daya tarik uniknya seperti danau ubur-ubur tanpa sengat tidak dimiliki daerah lain,” ucapnya.
Isu keterlibatan Pemprov Kaltim dalam pengelolaan Pulau Kakaban mencuat usai kegiatan Workshop Kolaborasi Para Pihak dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K-KDPS) di Berau beberapa waktu lalu.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menyatakan bahwa rencana tersebut belum sampai pada tahap final dan masih dalam bentuk diskusi awal.
“Itu masih jauh, baru obrolan awal. Belum ada yang diputuskan,” ujar Seno saat dikonfirmasi Iknnews.co, Selasa (10/6/2025).
Ia menegaskan, keterlibatan Pemprov bukan untuk mengambil alih, tetapi sebagai upaya mendukung penguatan daerah dalam mengembangkan potensi wisata bahari.
“Tujuan kita mendukung kabupaten, bukan mengambil alih. Kalau potensi Kakaban bisa dikembangkan lebih maksimal, dampaknya tentu baik untuk daerah,” jelasnya.
Seno menyebut, pihaknya sedang menyusun konsep awal pengelolaan sebagai langkah antisipatif jika diperlukan kerja sama lintas pemerintahan.
“Makanya kita buat dan siapkan dokumen awalnya. Tapi semua masih butuh diskusi lanjutan,” terangnya.
Ia menekankan, rencana apa pun terkait kawasan strategis seperti Pulau Kakaban harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.
“Kita tidak bisa jalan sendiri. Semua harus duduk bersama, supaya tidak menimbulkan salah paham,” tegasnya.
Meskipun belum ada keputusan final, wacana ini membuka ruang dialog mengenai pola pengelolaan kawasan wisata unggulan Kaltim yang selama ini berada dalam kewenangan kabupaten.
“Tidak serta-merta langsung kita ambil. Harus ada proses, harus ada kesepahaman,” tutupnya.
Penulis: Rara
Editor: Re
