IKNNews.co, Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memperketat proses penyaringan proyek Multiyears Contract (MYC) dengan menitikberatkan pada besarnya dampak terhadap masyarakat. Pemerintah menilai skema MYC harus digunakan secara selektif untuk mencegah pemborosan anggaran serta memastikan pembangunan berjalan berkesinambungan.
Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kutim, Joni Abdi Setia, menyatakan bahwa prioritas utama dalam penentuan proyek MYC adalah manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Dampak publik menjadi fokus utama. Semakin besar manfaatnya, semakin tinggi peluang proyek masuk ke MYC,” ujarnya.
Joni menegaskan bahwa tidak semua usulan pembangunan layak menggunakan skema MYC. Proyek-proyek yang hanya bersifat minor atau yang dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran tidak akan dipertimbangkan untuk MYC.
Langkah ini dilakukan agar skema tersebut tetap efisien.Proses seleksi diawali dengan penyerapan aspirasi masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan verifikasi lapangan untuk memastikan urgensi proyek.
Pemerintah menilai bahwa keberadaan tinjauan lapangan sangat penting untuk memastikan proyek tidak hanya berdasarkan aspirasi saja, tetapi juga kondisi teknis yang nyata.
Arahan Bupati juga menjadi penentu penting dalam penyaringan proyek MYC. Proyek strategis yang mendukung pembukaan akses wilayah, mobilitas barang, dan layanan dasar masyarakat akan diprioritaskan. Hal ini selaras dengan visi pembangunan Kutim yang berorientasi pada pemerataan pembangunan.
Selain itu, pemerintah melihat kemampuan proyek dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Pembangunan jalan, jembatan, dan akses menuju sentra ekonomi dianggap memiliki dampak besar terhadap masyarakat sehingga lebih layak masuk MYC.
“Kami ingin memastikan pembangunan betul-betul memberi manfaat maksimal. MYC harus digunakan secara bertanggung jawab,” tegas Joni.
Dengan mekanisme penyaringan yang ketat ini, Pemkab Kutim berharap penggunaan skema MYC dapat lebih efektif dalam memperkuat fondasi pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(ADV)
