Iknnews.co, Samarinda – Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tengah menghadapi bayangan mencekam di sektor kesehatan. Di balik deretan pembangunan rumah sakit dan puskesmas, kekosongan tenaga dokter mengancam kelumpuhan layanan dasar bagi jutaan warga, terutama di wilayah pedalaman dan perbatasan.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, mengungkapkan bahwa daerah ini kekurangan setidaknya 1.420 dokter, mencakup dokter umum dan spesialis. Selain itu, masih dibutuhkan tambahan 1.000 tenaga kesehatan lainnya untuk menunjang layanan di lapangan.
“Ini tantangan nyata. Kita bangun rumah sakit, tapi tanpa dokter yang mengisi, semua hanya jadi bangunan kosong,” tegas Seno saat ditemui di Kantor DPRD Kaltim, Rabu (28/5).
Kekosongan ini berisiko besar menggagalkan sejumlah program strategis, termasuk layanan kesehatan gratis (Gratispol) yang menjadi prioritas Pemprov Kaltim. Pemerintah pun tengah berupaya menghindari krisis ini melalui berbagai skema jangka panjang.
Salah satu langkah yang kini ditempuh adalah program afirmasi pendidikan kedokteran bagi putra-putri daerah, mulai dari sarjana hingga spesialis. Dalam skema ini, mahasiswa yang didukung biaya pendidikannya akan terikat kontrak dinas dan wajib bersedia ditugaskan di berbagai wilayah Kaltim, termasuk daerah 3T.
“Dengan ini, kita ingin pastikan dokter yang dididik dari Kaltim juga kembali untuk melayani masyarakatnya,” kata Seno.
Program ini didukung kerja sama dengan universitas ternama seperti UGM, UI, Undip, dan UNS, serta diperkuat lewat pembukaan fakultas kedokteran di Universitas Nahdlatul Ulama Kaltim. Rencana serupa juga tengah disusun di Universitas Muhammadiyah Kaltim dan Universitas Balikpapan.
Namun, distribusi tenaga kesehatan masih menjadi kendala. Banyak dokter muda enggan ditugaskan ke wilayah pelosok. Seno bahkan mencontohkan kasus lulusan kedokteran UGM yang menolak penugasan ke daerah karena merasa terlalu jauh dan berat.
Menanggapi hal ini, Pemprov tengah menyiapkan insentif khusus bagi dokter yang mau mengabdi di daerah terisolasi seperti Mahakam Ulu, Kutai Barat, Berau, dan Kutai Timur. Pemerintah kabupaten/kota juga turut dilibatkan melalui program beasiswa dan integrasi layanan kesehatan gratis.
Seno optimistis, langkah kolaboratif dan berkelanjutan ini bisa menjadi jalan keluar dari ancaman kelumpuhan layanan kesehatan di Kaltim.
“Jika ini berjalan sesuai rencana, kita bisa mengejar ketertinggalan tenaga medis, dan mendorong harapan hidup masyarakat dari 76,7 tahun menuju 80 tahun,” pungkasnya.
Penulis: Rara
Editor: Re
