IKNNews.co, Jakarta – Aksi kekerasan terhadap aktivis mahasiswa kembali mencoreng wajah demokrasi Indonesia. Muhammad Aulia, kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), menjadi korban penganiayaan brutal usai menggelar aksi damai di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), Senin (21/7/2025).
Aksi itu menyoroti dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) Covid-19 di Dinas Kesehatan Sumut pada 2020.
Koordinator Pusat BEM Nusantara, Muhammad Sardani, mengecam keras tindak kekerasan tersebut dan menyebutnya sebagai alarm bahaya bagi kebebasan berekspresi dan hak menyampaikan pendapat di muka umum.
“Ini bukan soal satu individu, ini sinyal bahaya untuk demokrasi. Ketika menyuarakan kebenaran dibalas dengan pukulan, maka yang terancam bukan hanya mahasiswa, tapi seluruh rakyat yang ingin bersuara,” tegas Sardani, yang juga merupakan aktivis HMI asal Sumatera Utara.
Akibat insiden tersebut, Aulia mengalami luka parah di bagian wajah, termasuk pendarahan dari hidung dan mulut. Ia diduga dikeroyok oleh kelompok tak dikenal yang diduga disuruh oleh pihak-pihak yang terganggu atas aksi unjuk rasa tersebut.
Dalam pernyataan sikapnya, BEM Nusantara menyoroti tiga hal utama yang harus menjadi perhatian serius pihak berwenang:
1. Desakan Penegakan Hukum yang Utuh
BEM Nusantara meminta aparat tidak hanya berhenti pada pelaku di lapangan, namun juga membongkar dalang intelektual di balik tindakan kekerasan ini. Transparansi dalam penanganan kasus menjadi harga mati untuk menegakkan keadilan.
2. Premanisme Politik Tak Boleh Dibiarkan
Sardani menyebut kekerasan terhadap mahasiswa sebagai bentuk nyata premanisme politik yang harus diberantas. Ia mendesak Kepolisian, sesuai perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, untuk bertindak tegas tanpa pandang bulu.
3. Transparansi Penanganan Dugaan Korupsi
BEM Nusantara juga menuntut Kejatisu untuk bersikap profesional dan terbuka dalam menyelesaikan kasus dugaan korupsi APD. Mereka menolak segala bentuk intimidasi terhadap mahasiswa atau aktivis yang mengawal proses hukum.
Lebih lanjut, Sardani menyatakan pihaknya siap mengawal kasus ini hingga tingkat nasional bila penegakan hukum di daerah dinilai tak maksimal.
“Kalau Medan tak sanggup menegakkan hukum, kami akan naikkan ke pusat. Ini bukan hanya soal siapa yang dianiaya hari ini, tapi siapa lagi yang bisa jadi korban besok kalau kita diam,” tegasnya.
BEM Nusantara mengajak seluruh elemen mahasiswa, masyarakat sipil, dan media untuk bersatu menjaga ruang demokrasi tetap terbuka. Mereka menilai kasus ini harus menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa membungkam suara kritis dengan kekerasan adalah tindakan yang tak bisa ditoleransi.
Redaksi
