IKNNews.co, Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) memperketat pembinaan terhadap Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan kader desa setelah menemukan sejumlah ketidaksesuaian data terkait Keluarga Berisiko Stunting (KRS).
Kepala DPPKB Kutim, Ahmad Junaedi menjelaskan bahwa beberapa temuan di lapangan menunjukkan masih lemahnya kemampuan teknis sebagian kader dalam melakukan pendataan.
“Ada rumah yang sebenarnya tidak memiliki sambungan air PDAM tetapi tercatat memiliki. Hal seperti ini merusak akurasi data,” ungkapnya.
Kesalahan input semacam itu, menurutnya, dapat menimbulkan dampak serius karena data KRS menjadi dasar penyaluran berbagai bantuan pemerintah.
Kesalahan pendataan tidak hanya terkait air bersih, tetapi juga kondisi sanitasi, kelayakan rumah, status kesejahteraan, hingga kepemilikan jamban.
Banyak data yang tidak sesuai dengan fakta lapangan karena kader belum memahami metode verifikasi yang benar. Padahal, data tersebut dipergunakan untuk menentukan penerima program seperti rehab rumah, pembangunan jamban, hingga penyediaan layanan keluarga berencana.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, DPPKB menggulirkan rencana pelatihan lapangan berbasis jemput bola, yang akan dilakukan langsung di desa-desa.
Metode ini dinilai lebih efisien dan mendekatkan pelatihan kepada kader yang selama ini menghadapi keterbatasan transportasi atau waktu.
Pelatihan tersebut akan fokus pada penggunaan aplikasi khusus pendataan dan sistem digital lainnya yang menjadi dasar pencatatan KRS.
Kader akan diajarkan mengenali indikator risiko, melakukan validasi rumah secara langsung, serta memastikan setiap data yang diinput benar-benar sesuai keadaan keluarga yang didata.
Pelatihan akan memberikan contoh visual, simulasi input, hingga praktik validasi langsung untuk memastikan kualitas data lebih konsisten.
DPPKB meyakini bahwa penguatan kapasitas TPK dan kader merupakan bagian penting dalam menekan risiko stunting di Kutim.
Data yang akurat akan memudahkan pemerintah mengarahkan program bantuan dan memastikan keluarga yang paling membutuhkan mendapatkan intervensi sesuai kebutuhannya.
“Upaya pencegahan stunting harus dimulai dari data yang benar. Itulah fokus utama kami,” tutup Ahmad.(ADV)
