IKNNews.co, Ibu Kota Nusantara – Dalam upaya memperkuat budaya integritas dan mencegah potensi penyimpangan, Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar sosialisasi tentang gratifikasi dan benturan kepentingan, Selasa (17/6/2025).
Kegiatan ini berlangsung secara hybrid dari Gedung Kemenko 3, Tower 4, kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN.
Acara ini diikuti seluruh jajaran pimpinan dan pegawai Otorita IKN, dengan menghadirkan Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK, Herda Helmijaya, sebagai narasumber utama. Dalam paparannya, Herda menyampaikan pemahaman mendalam tentang jenis-jenis fraud, termasuk korupsi, serta strategi pengelolaan benturan kepentingan secara sistematis dan etis.
Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita IKN, Agung Dodit Muliawan, menyatakan bahwa kegiatan ini sangat penting bagi institusi yang masih muda dan tengah menjalankan tugas besar pembangunan fisik di lapangan. Ia menekankan perlunya kesadaran kolektif terhadap risiko gratifikasi dan benturan kepentingan yang bisa muncul dalam proses kerja.
“Pegawai kami berasal dari latar belakang beragam — instansi pusat, daerah, dan swasta. Karena itu, perlu ada penyamaan persepsi mengenai nilai-nilai antikorupsi agar tercipta tata kelola yang bersih,” jelas Agung.
Herda juga mengurai bahwa berdasarkan Fraud Tree dari ACFE, korupsi merupakan salah satu dari tiga pilar utama fraud, bersama asset misappropriation dan financial statement fraud.
“Bentuk korupsi sendiri meliputi conflict of interest, bribery, illegal gratuities, dan economic extortion,” ujarnya.
Ia mendorong penerapan dua pendekatan value-based untuk membangun komitmen moral, dan compliance-based untuk menjamin kepatuhan terhadap hukum dan etika. Herda juga menjelaskan berbagai bentuk gratifikasi, serta cara identifikasi dan pelaporannya secara tepat.
Melalui sosialisasi ini, Ia menegaskan komitmennya membangun organisasi pemerintahan yang transparan, bebas dari korupsi, dan bertanggung jawab di tengah proses pembangunan nasional.
“Kegiatan serupa akan dilakukan secara berkala untuk memperkuat budaya kerja yang berintegritas,” pungkasnya.
Redaksi
