Iknnews.co, Samarinda – Kesejahteraan guru honorer swasta di Kalimantan Timur menjadi perhatian setelah banyak dari mereka mengeluhkan belum menerima insentif bulanan sebesar Rp1 juta yang dijanjikan pemerintah provinsi. Padahal, insentif tersebut seharusnya mulai disalurkan sejak awal tahun 2025.
Menanggapi hal ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) menyebut keterlambatan terjadi akibat sejumlah kendala teknis dan administrasi. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Kaltim, Rahmat Ramadhan, menyampaikan bahwa pencairan menunggu penetapan penerima yang sah melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur.
“Insentif ini sudah disetujui dan dananya tersedia. Namun, kami harus memastikan data penerima sesuai dan terverifikasi melalui Dapodik,” ujarnya, Senin (26/5/2025).
Rahmat menekankan bahwa tidak semua guru honorer otomatis menerima bantuan ini. Hanya mereka yang terdaftar resmi di Data Pokok Pendidikan dan memenuhi kriteria yang akan mendapatkannya.
Selain persoalan data, transisi sistem ke platform SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) milik pemerintah pusat turut menyebabkan proses menjadi lebih lambat. Ia memperkirakan pencairan akan mulai dilakukan pada awal Juni 2025.
“Peralihan ke SIPD membuat kami butuh waktu untuk menyesuaikan. Tapi komitmen pemerintah tetap kuat untuk menyalurkan insentif ini secepatnya,” lanjt dia.
Ia mengungkapkan, insentif yang akan dicairkan merupakan akumulasi dari Januari hingga Mei 2025. Artinya, guru yang terdaftar akan menerima lima bulan insentif sekaligus, atau total sebesar Rp5 juta.
Pemprov juga berencana menambah besaran insentif pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun ini. Kenaikan Rp500 ribu disebut sebagai bentuk penghargaan atas peran penting guru honorer swasta.
“Tambahan insentif sedang kita perjuangkan di APBD Perubahan. Guru honorer swasta adalah ujung tombak pendidikan yang juga harus kita perhatikan,” ucap Rahmat.
Ia berharap realisasi insentif tersebut dapat memberikan ketenangan bagi para guru dalam menjalankan tugasnya di tengah tantangan pendidikan saat ini.
Lebih lanjut, ia mengingatkan pentingnya pemerataan perhatian antara guru negeri dan swasta. Menurutnya, lewat program bantuan operasional dan pelatihan peningkatan kapasitas, semua guru diharapkan bisa mendapatkan ruang berkembang yang sama.
“Kalau kita ingin pendidikan berkualitas, maka kesejahteraan guru, baik negeri maupun swasta, harus kita jaga bersama,” tutupnya.
Penulis: Rara
Editor: Re
