Iknnews.co, Bontang – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Kota Bontang 2025–2029 di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota, Jalan Awang Long, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Senin (19/5/2025) pagi.
Kegiatan ini dihadiri Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang, anggota DPRD Provinsi, Sekda Kutai Timur dan Kutai Kartanegara, anggota DPRD Kota Bontang, Forkopimda, unsur perusahaan, tokoh masyarakat, forum komunikasi, delegasi kecamatan, akademisi, lembaga keagamaan, hingga tokoh adat.
Dalam forum tersebut, dua akademisi turut memberikan pandangan terkait kontribusi perguruan tinggi dalam mendukung capaian RPJMD, khususnya dalam pengembangan SDM dan inovasi ekonomi.
“Di Bontang jumlah kampus tidak banyak, padahal seharusnya bisa menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan. Salah satunya melalui dukungan terhadap sarana dan prasarana kampus, serta beasiswa bagi dosen dan mahasiswa,” ujar Heri Susanto, Wakil Ketua II STITEK Bontang.
Ia juga menyoroti perlunya dukungan dari Pemkot untuk publikasi penelitian dosen.
“Fasilitas luaran jurnal juga perlu menjadi perhatian pemerintah kota,” terangnya.
Sementara itu, Aji Sofyan Effendi, akademisi sekaligus pakar ekonomi dari Universitas Mulawarman, menyebutkan pentingnya sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi.
“Kampus harus memposisikan diri sebagai tim konseptor, pemantau, dan pemberi rekomendasi atas pelaksanaan RPJMD,” ungkap Aji. Ia menambahkan bahwa Unmul sendiri saat ini menjadi konsultan penyusunan dokumen RPJMD Bontang.
Menurutnya, eksekusi program tetap menjadi tugas eksekutif dan perangkat daerah, sementara kampus dapat membantu merancang, mengkaji, serta melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan.
“Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Di Bontang banyak PTS yang bisa diberdayakan untuk mengedukasi masyarakat dan terlibat dalam pelaksanaan pembangunan daerah,” jelasnya.
Sekretaris Bapperida Kota Bontang, Topan Kurnia, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan strategi monitoring dan evaluasi terhadap RPJMD.
“Kami melakukan verifikasi terhadap dokumen strategis perangkat daerah. Tiap tahun kami mengevaluasi hasil Renja (Rencana Kerja) mereka yang menjadi dasar penyusunan anggaran,” terangnya.
Topan menambahkan, hasil verifikasi tersebut digunakan untuk menilai capaian RPJMD serta memastikan kolaborasi antarsektor berjalan efektif.
“Jika ditemukan target yang harus dipercepat atau ada ketidaktercapaian, kami membuka ruang untuk perubahan agar dokumen tetap relevan,” pungkasnya.
Penulis: Wulan Wulandari
Editor: Re
