IKNNews.co, Bontang – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menegaskan bahwa keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak boleh menjadi alasan pembangunan terhambat. Untuk itu, ia mendorong optimalisasi program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan sebagai penopang pembangunan kota.
Menurut dia, kondisi fiskal daerah kini semakin menantang, terlebih setelah adanya penurunan dana transfer dari pemerintah pusat. Meski begitu, Pemkot tetap berkomitmen menjalankan program pro rakyat tanpa mengurangi perhatian terhadap kesejahteraan pegawai.
“APBD memang menurun, tapi pembangunan tidak boleh berhenti. CSR harus disinergikan dengan program pemerintah agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya, Selasa (23/9/2025).
Ia menegaskan bahwa CSR perusahaan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi dengan pemerintah. Sinergi yang baik akan menghasilkan program yang lebih terarah, berkelanjutan, dan menyentuh kebutuhan prioritas warga Bontang.
“Kalau selaras dengan arah kebijakan daerah, dampaknya akan lebih besar. Ini bukan sekadar menutup kekurangan anggaran, tapi memperkuat peran dunia usaha dalam pembangunan berkelanjutan,” katanya.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa pola kolaborasi ini harus menjadi budaya baru dalam pembangunan kota. Dengan keterlibatan perusahaan, pemerintah, dan masyarakat secara bersama-sama, program pembangunan akan lebih efektif sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan sosial.
“Insyaallah meski fiskal kita terbatas, Pemkot tetap menjaga komitmen kepada masyarakat. Dengan dukungan perusahaan, kita bisa mempercepat pembangunan,” tuturnya. (Ra)
