IKNNews.co, Sambas Kalimantan Barat – Rencana masuknya program transmigrasi ke Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, memicu keresahan di kalangan masyarakat lokal. Kekhawatiran itu disuarakan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sambas, Farhan yang menilai bahwa pemerintah daerah seharusnya lebih fokus pada penyelesaian berbagai persoalan yang masih membelit warga setempat.
Menurutnya, kondisi kesejahteraan masyarakat lokal hingga kini masih jauh dari kata ideal. Sejumlah isu mendasar seperti kemiskinan, pengangguran, akses pendidikan, layanan kesehatan, dan ketimpangan sosial masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan secara menyeluruh.
“Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sambas memang mengalami peningkatan dan menjadi yang tertinggi kedua di Kalimantan Barat pada tahun 2024. Namun, realitas di lapangan menunjukkan masih banyak warga yang belum menikmati hasil pembangunan secara merata,” ujarnya, Jumat (11/7/2025).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sambas, jumlah penduduk daerah tersebut mencapai 654.912 jiwa. Dengan angka sebesar itu, ia menilai bahwa perhatian pemerintah seharusnya diprioritaskan kepada masyarakat lokal yang masih membutuhkan dukungan, terutama dalam sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
Ia juga mengkritik langkah pemerintah jika tetap membuka ruang untuk program transmigrasi di tengah kondisi daerah yang dinilai belum siap.
“Kami menolak rencana transmigrasi masuk ke Kabupaten Sambas. Masih banyak persoalan mendesak yang perlu diselesaikan terlebih dahulu,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menilai, membuka transmigrasi saat ini justru dapat menambah beban baru bagi pemerintah daerah, sekaligus menimbulkan potensi konflik sosial.
“Kesejahteraan masyarakat lokal harus menjadi prioritas utama agar mereka tidak menjadi tamu di tanah kelahiran sendiri,” pungkasnya.
Redaksi
