IKNNews.co, Ciamis – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Jawa Barat menyoroti secara tajam persoalan pendidikan dan ketenagakerjaan yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah terbesar Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dua sektor strategis ini disebut masih dipenuhi ketimpangan dan minim pendampingan, khususnya bagi masyarakat di daerah pelosok.
Ketua BEM STIKes Muhammadiyah Ciamis yang juga Bendahara Daerah BEM Nusantara Jabar, Muhamad Renaldi, menyampaikan bahwa semangat pembangunan tidak boleh hanya terlihat di kota besar dan pusat industri saja, tetapi harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang berada di wilayah tertinggal.
“Ketimpangan akses pendidikan dan minimnya lapangan kerja yang berkualitas adalah cermin gagalnya pemerataan pembangunan. Ini bukan soal kurang anggaran, tapi soal keberpihakan,” ujar Renaldi dalam keterangannya, Kamis (20/6/2025).
Pendidikan Butuh Pendampingan Nyata, Bukan Seremonial
BEM Nusantara menilai lemahnya pengawasan dan kurangnya komunikasi antara Pemprov dan Pemkab menjadi akar persoalan pendidikan di Jawa Barat. Salah satu contoh nyata adalah ketidakhadiran Kepala KCD Pendidikan Wilayah XII dalam Expo Pendidikan 2025 dan beberapa agenda penting lainnya yang telah disurati oleh Pemkab Ciamis.
“Kami mempertanyakan komitmen Pemprov, khususnya KCD, dalam mendampingi daerah. Banyak masalah seperti pengelolaan dana BOS, penahanan ijazah, hingga rendahnya minat siswa melanjutkan pendidikan masih luput dari perhatian serius,” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa cita-cita mencetak generasi emas Indonesia hanya akan menjadi slogan jika pengawasan dan evaluasi tidak berjalan maksimal.
Ketenagakerjaan: Janji Tinggal Janji
Selain pendidikan, sektor ketenagakerjaan juga mendapat sorotan tajam. Renaldi menyebutkan bahwa meskipun Jawa Barat gencar menyuarakan program penciptaan lapangan kerja, namun faktanya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada 2023 masih berada di atas 8 persen.
“Janji menciptakan lapangan kerja belum diimbangi dengan kebijakan konkret. Harus ada keberanian mengembangkan sektor pertanian, perikanan, dan industri kreatif yang menyerap tenaga kerja lokal, bukan hanya bergantung pada industri besar,” ujarnya.
Menurutnya, kaum muda Jawa Barat butuh peluang yang relevan dengan potensi lokal dan lebih tahan terhadap krisis, bukan pekerjaan sesaat.
Ketimpangan Akses Layanan Dasar
Di luar pendidikan dan ketenagakerjaan, Renaldi juga menyoroti ketimpangan dalam akses layanan dasar seperti kesehatan. Ia menyebut, masih banyak masyarakat di pelosok yang harus menempuh jarak jauh untuk mendapatkan layanan medis dasar.
“Pemerintah hlarus konsisten menerapkan standar keberadaan Puskesmas di setiap kecamatan, sesuai Permenkes Nomor 75 Tahun 2014. Kesehatan adalah hak, bukan fasilitas mewah,” tandasnya.
Tambang Ancam Keberlanjutan Lingkungan
Dalam bidang lingkungan hidup, BEM Nusantara Jabar menyoroti maraknya aktivitas pertambangan yang berada di kawasan resapan air dan daerah rawan bencana. Berdasarkan data Dinas ESDM Jabar tahun 2022, terdapat lebih dari 300 izin usaha pertambangan aktif yang berpotensi mengancam pasokan air bersih.
Renaldi mendesak moratorium izin tambang baru dan evaluasi menyeluruh terhadap izin lama, serta mendorong pergeseran pembangunan ekonomi ke sektor pangan lokal yang lebih berkelanjutan.
Dukung Terobosan, Tapi Tetap Kritis
Meski melayangkan kritik keras, BEM Nusantara tetap memberikan ruang apresiasi kepada Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi atas sejumlah terobosan pembangunan. Namun, Renaldi menekankan pentingnya keberpihakan nyata, bukan sekadar narasi politik.
“Pemimpin sejati adalah yang mencintai rakyatnya dengan hadir menyelesaikan masalah. Kami bukan lawan, kami pengingat,” tutupnya.
Redaksi
