Iknnews.co, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) akhirnya angkat bicara soal mencuatnya dugaan korupsi senilai Rp100 miliar yang diduga terjadi di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim. Dana tersebut seharusnya digunakan untuk mendukung program Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), namun justru kini menjadi sorotan tajam.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim telah memulai proses penyelidikan pada Senin (26/5/2025), dengan menelusuri aliran anggaran yang diduga diselewengkan oleh oknum di internal Dispora. Kasus ini memantik perhatian luas masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh upaya pengusutan oleh aparat penegak hukum. Ia meminta Kejati mengusut kasus ini hingga ke akar-akarnya tanpa pandang bulu.
“Kami mendukung penuh Kejati untuk mengusut tuntas dugaan ini. Kalau bukti cukup, silakan proses hingga pengadilan. Kami tidak akan menghalangi, bahkan mendorong agar semua dibuka secara transparan,” tegas Seno Aji, Kamis (29/5/2025) di Samarinda.
Seno Aji menjelaskan bahwa dugaan korupsi ini terjadi sebelum dirinya menjabat sebagai Wakil Gubernur, yakni sekitar tahun 2023. Meski begitu, ia menyatakan tidak akan lepas tangan dan tetap akan mengawal proses hukum bersama instansi terkait.
“Ini terjadi sebelum pemerintahan kami berjalan, jadi saya belum tahu detailnya. Tapi kami sangat serius menyikapi dugaan ini,” ujarnya.
Ia pun mengimbau masyarakat untuk bersabar dan memberi ruang kepada Kejati agar dapat menyelesaikan penyelidikan secara objektif dan profesional. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan aparat hukum sangat penting demi menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah.
“Yang penting sekarang adalah biarkan proses ini berjalan. Kita semua ingin tahu siapa yang bermain. Kalau terbukti, harus ada konsekuensi hukum,” terang dja.
Pemprov Kaltim juga mengapresiasi langkah cepat Kejati dalam merespons isu ini. Seno menyebut, ketegasan dalam membongkar indikasi penyelewengan anggaran adalah bentuk nyata komitmen untuk menyelamatkan keuangan daerah dari praktik korupsi.
Pemprov berharap proses penyelidikan segera menemukan titik terang, agar dugaan penyelewengan dana publik ini tidak berlarut tanpa kejelasan dan pertanggungjawaban. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas dan transparansi dalam tata kelola keuangan daerah.
Penulis: Rara
Editor: Re
