Iknnews.co, Samarinda – Setelah 13 tahun dimekarkan dari Kutai Barat, Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) masih menghadapi tantangan serius dalam pembangunan. Salah satu indikator paling mencolok adalah tingginya angka kemiskinan yang mencapai 11,40 persen dan menduduki kemiskinan ekstrem tertinggi di Kalimantan Timur.
Hal ini disampaikan Forum Masyarakat Peduli Mahulu dalam audiensi resmi dengan DPRD Kaltim, Rabu (28/5/2025), yang diterima langsung Ketua DPRD Hasanuddin Mas’ud bersama jajaran Komisi III di Gedung E DPRD Kalimantan Timur (Kaltim).
Koordinator forum, Bambang Edi Darma, menyebutkan bahwa hingga saat ini, Mahulu belum menikmati hasil pemekaran secara signifikan. Infrastruktur dasar masih tertinggal jauh dibanding daerah lain di provinsi ini. Jalan rusak, jembatan penghubung rusak, dan layanan publik yang belum merata menjadi keluhan utama warga.
“Selama 13 tahun berdiri, Mahulu tetap seperti daerah yang terlupakan. Bahkan untuk ke sekolah atau puskesmas saja, warga harus menempuh perjalanan panjang dengan risiko tinggi,” ujarbya.
Ia juga menyoroti dampak dari keterbatasan akses terhadap berbagai program pemerintah, termasuk layanan pendidikan dan kesehatan gratis. Program seperti GratisPol yang diusung Pemprov Kaltim dinilai tidak berjalan maksimal di Mahulu akibat persoalan aksesibilitas dan keterpencilan wilayah.
Dalam kesempatan itu, Forum meminta agar DPRD Kaltim membantu menjembatani dialog langsung antara warga Mahulu dan Gubernur Kaltim. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan juga diminta agar proyek tidak sekadar formalitas.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengakui bahwa angka kemiskinan Mahulu memang tinggi dan menjadi perhatian serius.
“Ini ironis, karena Mahulu adalah wilayah perbatasan strategis yang justru paling tertinggal. Harusnya setelah 13 tahun, angkanya tidak setinggi itu,” tegasnya.
Ia juga menyentil keberadaan industri ekstraktif di Mahulu yang belum memberi manfaat nyata bagi daerah. Dana tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan dinilai belum maksimal, sementara infrastruktur dasar masih minim.
Hasanuddin memastikan aspirasi masyarakat Mahulu akan menjadi bagian dari pembahasan prioritas dalam perubahan APBD tahun 2026. Ia menegaskan bahwa DPRD Kaltim akan terus mengawal pembangunan Mahulu agar tidak lagi tertinggal.
“Mahulu bukan sekadar pinggiran, tapi beranda negara. Sudah saatnya keadilan pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat perbatasan,” pungkasnya.
Penulis: Rara
Editor: Re
